Legal Review & Audit (Pemeriksaan Hukum Perusahaan)
Pemeriksaan menyeluruh kondisi hukum perusahaan — audit kepatuhan korporasi, review kontrak, hingga legal due diligence untuk transaksi M&A dan investasi.
Apakah dokumen perusahaan Anda benar-benar dalam kondisi legal yang sehat? Apakah seluruh izin usaha masih sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan? Apakah kontrak-kontrak utama melindungi perusahaan — atau justru menyimpan risiko tersembunyi? Legal Review & Audit adalah layanan pemeriksaan dan analisis kondisi hukum perusahaan secara sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut.
Tiga skenario paling umum yang mendorong perusahaan membutuhkan layanan ini: (1) persiapan menerima investasi atau masuk ke pasar modal; (2) rencana akuisisi atau merger dengan entitas lain; (3) audit kepatuhan rutin untuk memastikan tidak ada celah hukum yang terakumulasi. Dalam ketiga skenario ini, laporan legal audit yang komprehensif bukan sekadar formalitas — ia adalah fondasi pengambilan keputusan strategis yang bernilai tinggi.
Mitra Jasa Legalitas menyediakan layanan Legal Review & Audit dari health check cepat untuk startup hingga Legal Due Diligence (LDD) komprehensif untuk keperluan transaksi M&A dan fundraising — dengan output berupa laporan tertulis yang mencakup temuan, penilaian risiko, dan rekomendasi tindak lanjut.
Tiga Jenis Layanan: Audit, Review, dan Due Diligence
Meski sering digunakan bergantian, ketiga layanan ini memiliki fokus dan tujuan yang berbeda:
Aspek | Legal Audit | Legal Review | Legal Due Diligence |
Tujuan | Evaluasi kepatuhan hukum perusahaan secara menyeluruh | Peninjauan satu atau beberapa dokumen/kontrak spesifik | Pemeriksaan mendalam sebelum transaksi bisnis besar |
Ruang lingkup | Seluruh aspek hukum perusahaan | Dokumen atau perjanjian tertentu | Semua aspek yang relevan dengan transaksi |
Trigger | Audit rutin tahunan atau pra-fundraising | Sebelum tanda tangan kontrak baru | Sebelum M&A, akuisisi aset, atau investasi |
Output | Laporan Legal Audit (Legal Audit Report) | Memorandum Review / Legal Opinion | Laporan LDD (Due Diligence Report) |
Durasi tipikal | 7–21 hari kerja | 3–7 hari kerja | 14–30 hari kerja |
8 Area Pemeriksaan dalam Legal Audit Komprehensif
Audit hukum komprehensif mencakup delapan area utama yang paling sering menyimpan risiko hukum tersembunyi:
No. | Area Pemeriksaan | Yang Diperiksa |
1 | Legalitas Korporasi | Akta pendirian & perubahan, AD/ART, SK Kemenkumham, kewajiban RUPS tahunan (Permenkum 49/2025), dan pelaporan SABH |
2 | Perizinan & Kepatuhan OSS | NIB aktif, KBLI sesuai kegiatan nyata, izin sektoral, SPPKP, dan kesesuaian bidang usaha dengan PP 28/2025 |
3 | Kontrak & Perjanjian Material | Kontrak utama (supplier, pelanggan, distribusi, sewa, pinjaman), klausul risiko, ketentuan terminasi, dan hak/kewajiban yang tidak seimbang |
4 | Ketenagakerjaan | Kepatuhan UU Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan, PKB/PP Perusahaan, status karyawan (tetap/kontrak/outsourcing), dan RPTKA |
5 | Aset & Kekayaan Intelektual | Kepemilikan dan keabsahan aset tetap (tanah, bangunan), sertifikat HAKI (merek, paten, hak cipta), dan status pendaftarannya |
6 | Litigasi & Sengketa | Status gugatan aktif atau potensial, sengketa PKPU/pailit, arbitrase, dan kewajiban hukum yang belum diselesaikan |
7 | Perlindungan Data Pribadi | Kepatuhan UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP: kebijakan privasi, mekanisme persetujuan, keamanan data, dan prosedur pelanggaran data |
8 | Pemilik Manfaat & AML | Kepatuhan pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sesuai Permenkumham No. 2 Tahun 2025 dan kesesuaian dengan ketentuan Anti-Pencucian Uang (AML) |
Kapan Sebaiknya Melakukan Legal Review & Audit?
▸ Sebelum menerima investasi, masuk ke pasar modal (IPO), atau mengajukan pinjaman perbankan besar
▸ Sebelum atau sesudah akuisisi, merger, atau pengambilalihan perusahaan target
▸ Saat hendak menandatangani kontrak besar atau perjanjian kerja sama yang bernilai material
▸ Sebagai audit kepatuhan tahunan — terutama setelah ada perubahan regulasi signifikan
▸ Saat terjadi pergantian manajemen atau pemegang saham mayoritas
▸ Saat bisnis mengalami restrukturisasi atau ekspansi ke bidang usaha/wilayah baru
Output laporan: Setiap penugasan menghasilkan Laporan Legal Audit atau Due Diligence Report tertulis yang mencakup: (1) ringkasan kondisi hukum perusahaan; (2) daftar temuan (findings) beserta klasifikasi risiko (Tinggi/Sedang/Rendah); (3) identifikasi celah kepatuhan; dan (4) rekomendasi tindakan korektif yang diprioritaskan. Laporan ini bersifat rahasia dan dilindungi oleh perjanjian kerahasiaan (NDA).
Manfaat Menggunakan Layanan Mitra Jasa Legalitas
✓ Gambaran objektif kondisi hukum perusahaan dari pihak eksternal yang tidak terbebani kepentingan internal
✓ Identifikasi risiko hukum tersembunyi sebelum menjadi masalah hukum nyata yang merugikan
✓ Laporan tertulis yang dapat digunakan sebagai bahan presentasi kepada investor, lender, atau direksi
✓ Rekomendasi perbaikan yang terprioritas — tidak semua temuan memerlukan tindakan segera, dan kami bantu tentukan mana yang kritis
✓ Pemeriksaan mencakup regulasi terbaru (PDP, Beneficial Owner, Permenkum 49/2025 SABH) yang sering terlewat
✓ Seluruh dokumen dan informasi perusahaan dilindungi perjanjian kerahasiaan (NDA) sebelum penugasan dimulai
Risiko Tanpa Legal Audit yang Memadai
▸ Risiko hukum tersembunyi dalam kontrak atau dokumen korporasi tidak terdeteksi — baru muncul saat sengketa atau audit pemerintah
▸ KBLI tidak sesuai kegiatan nyata → izin usaha tidak valid, berpotensi ditegur atau dicabut oleh OSS
▸ Pelanggaran ketentuan PDP, ketenagakerjaan, atau HAKI yang tidak disadari → sanksi administratif atau tuntutan hukum pihak ketiga
▸ Investor atau acquirer melakukan LDD sendiri dan menemukan red flags yang Anda tidak ketahui → transaksi gagal atau valuasi jatuh
Pesan layanan Legal Review & Audit sekarang. Kami mengidentifikasi risiko hukum sebelum menjadi masalah — dan menghasilkan laporan yang dapat digunakan untuk keputusan strategis perusahaan Anda.
Pilih Paket yang Sesuai Kebutuhan
Semua paket sudah termasuk biaya notaris, PNBP, dan pendampingan penuh tanpa biaya tersembunyi.
Legal Health Check — Express
Rp 0
Startup & UMK — Audit Dasar Legalitas Korporasi
- Pemeriksaan legalitas dasar korporasi: akta pendirian, SK Kemenkumham, dan perubahan-perubahan
- Verifikasi status NIB, KBLI, dan kesesuaian dengan kegiatan usaha aktual di OSS-RBA
- Review ringkas kontrak-kontrak utama (1–3 kontrak pilihan)
- Pemeriksaan status kepatuhan RUPS tahunan dan kewajiban SABH (Permenkum 49/2025)
- Identifikasi potensi red flag yang perlu ditindaklanjuti segera
- Ringkasan Temuan (Executive Summary) tertulis dengan klasifikasi risiko
Legal Audit Komprehensif
Rp 0
Perusahaan Menengah — Semua 8 Area Pemeriksaan
- Pemeriksaan legalitas korporasi: akta, AD/ART, RUPS, kewajiban SABH
- Audit perizinan usaha: NIB, KBLI, izin sektoral, dan kepatuhan OSS-RBA
- Review kontrak material (supplier, pelanggan, distribusi, sewa — hingga 10 kontrak)
- Audit ketenagakerjaan: BPJS, PKB/PP Perusahaan, status karyawan, dan RPTKA
- Pemeriksaan aset dan HAKI: sertifikat, status kepemilikan, dan pendaftaran merek
- Audit kepatuhan PDP (UU 27/2022) dan Pemilik Manfaat (Permenkumham 2/2025)
- Identifikasi status litigasi dan sengketa aktif atau potensial
- Laporan Legal Audit tertulis lengkap: temuan, klasifikasi risiko, dan rekomendasi prioritas
Legal Due Diligence (LDD)
Rp 0
Keperluan Transaksi: M&A · Investasi · Fundraising · Akuisisi Aset
- Scoping session: penetapan ruang lingkup LDD sesuai kebutuhan transaksi spesifik
- Pemeriksaan menyeluruh seluruh 8 area hukum dengan fokus pada risiko yang relevan untuk transaksi
- Review seluruh kontrak material yang berkaitan dengan transaksi
- Pemeriksaan kondisi hukum yang dapat mempengaruhi valuasi atau kelayakan transaksi
- Identifikasi representasi dan jaminan (R&W) yang perlu dicantumkan dalam perjanjian transaksi
- Penyusunan Due Diligence Report (LDD Report) terstruktur — Red Flag, Medium, dan Low Risk
- Legal Opinion atas kondisi hukum perusahaan target (jika diperlukan)
- Satu sesi presentasi hasil LDD kepada manajemen dan/atau investor
Butuh paket khusus? Hubungi kami untuk penawaran kustom
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Siapkan dokumen berikut sebelum konsultasi agar proses pengurusan berjalan lebih cepat.
Dokumen Hukum yang Relevan
Dokumen hukum yang relevan untuk layanan yang Anda pilih.
Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Dasar kewajiban korporasi yang menjadi objek utama audit: RUPS tahunan, kewajiban pelaporan, tugas dan tanggung jawab direksi/komisaris, serta ketentuan yang kepatuhannya diperiksa dalam audit legalitas korporasi.
Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
Menjadi area audit tersendiri (Area 7) dalam legal audit komprehensif. Mengatur kewajiban pemrosesan data pribadi, persetujuan, keamanan data, notifikasi pelanggaran, hak subjek data, dan sanksi bagi pengendali/prosesor data yang tidak patuh.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Kepatuhan terhadap sistem OSS-RBA, validitas NIB, kesesuaian KBLI dengan kegiatan usaha nyata, dan persyaratan izin sektoral menjadi bagian integral dari audit perizinan (Area 2) dalam setiap legal audit.
Peraturan Menteri (Permen) Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemilik Manfaat Korporasi
Mewajibkan seluruh korporasi melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) kepada Kemenkumham. Kepatuhan terhadap regulasi ini — termasuk ketepatan data yang dilaporkan dan pembaruan berkala — menjadi objek pemeriksaan dalam Area 8 legal audit, terkait juga dengan ketentuan Anti-Pencucian Uang (AML).
Peraturan Menteri (Permen) Nomor 49 Tahun 2025
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran PT
Mewajibkan pelaporan RUPS Tahunan melalui SABH dan mengatur kewajiban laporan tahunan PT (Pasal 16–18 terkait sanksi). Kepatuhan terhadap kewajiban SABH ini menjadi salah satu titik pemeriksaan kritis dalam audit legalitas korporasi (Area 1).
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Pertanyaan yang sering diajukan
Urus Legal Review & Audit (Pemeriksaan Hukum Perusahaan) Sekarang
Bersama Mitra Jasa Legalitas
Konsultasi gratis, proses transparan, dan garansi kepatuhan hukum. Ribuan klien telah mempercayakan legalitas bisnis mereka kepada kami.